Reses DPRK Biak Numfor di Aimando Padaido Soroti Listrik, BBM Nelayan, dan Hunian Layak

Biak, Waironnews.com — Anggota DPRK Biak Numfor, Absalom Rumkorem, S.Pt., M.M., menyerap aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reses Tahap II di Distrik Aimando Padaido Biak, Selasa (19/8/2026). 

Sejumlah persoalan mendasar, mulai dari pasokan listrik, ketersediaan BBM bagi nelayan, hunian layak, hingga layanan pendidikan dan kesehatan, menjadi perhatian masyarakat.

Reses tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat yang dikenal sebagai tiga tungku, yakni tokoh adat, pimpinan gereja, dan aparatur pemerintah. Hadir pula perwakilan perempuan, pemuda, serta tenaga kesehatan.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting karena persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, pelayanan dasar, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Persoalan kelistrikan menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Warga dari sejumlah kampung di wilayah Pasi, Yenmanaina, dan Kanai mengeluhkan pemadaman listrik yang berlangsung secara rutin sekitar pukul 24.00 WIT.

Bagi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi. Ketersediaan listrik dibutuhkan untuk memproduksi es yang digunakan dalam mempertahankan kualitas hasil tangkapan nelayan.

Pemadaman pada malam hari dinilai dapat menghambat proses pengawetan ikan sehingga berpotensi menurunkan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan.

Masyarakat berharap PT PLN dapat mengevaluasi pola operasional kelistrikan di wilayah tersebut dan mempertimbangkan penyediaan listrik selama 24 jam.

Aspirasi itu dinilai bukan sekadar berkaitan dengan kenyamanan masyarakat, tetapi juga menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi nelayan di wilayah kepulauan.

Selain listrik, masyarakat menyampaikan persoalan ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan. Warga mengeluhkan kuota BBM yang tersedia di pangkalan resmi kerap tidak mencukupi kebutuhan.

Ketika persediaan di pangkalan habis, nelayan terpaksa membeli BBM melalui pengecer dengan harga lebih tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan biaya operasional melaut dan pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan nelayan.

Karena itu, masyarakat meminta pemerintah daerah turut mengawal distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan memberikan kepastian bagi nelayan tradisional.

Persoalan lain yang disampaikan masyarakat adalah kondisi rumah tidak layak huni. Sejumlah warga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap pembangunan maupun rehabilitasi rumah, terutama bagi keluarga prasejahtera.

Masyarakat menilai hunian yang aman dan sehat merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar. Karena itu, program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah kepulauan diharapkan dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

Di sektor pendidikan, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan, antara lain keterbatasan guru berstatus PNS, persoalan administrasi tenaga pendidik honorer maupun YPK, serta kondisi sejumlah bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Mobilitas guru juga menjadi perhatian. Kondisi geografis kepulauan membuat tenaga pendidik masih bergantung pada transportasi laut milik masyarakat untuk menjangkau sekolah.

Masyarakat mengusulkan dukungan sarana transportasi operasional, termasuk penyediaan motor tempel, sehingga mobilitas tenaga pendidik dapat lebih terjamin.

Di bidang kesehatan, masyarakat kembali menyampaikan kebutuhan ambulans laut. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung proses evakuasi pasien dalam kondisi darurat dari wilayah kepulauan menuju RSUD Biak.

Persoalan stunting juga menjadi perhatian dalam kegiatan reses. Absalom Rumkorem menyatakan komitmennya untuk menjadi orang tua asuh bagi sembilan anak yang mengalami stunting berat.

Selain dukungan terhadap anak-anak tersebut, ia juga mendorong penguatan program pemenuhan gizi serta keluarga berencana (KB) sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan stunting.

Sementara itu, kunjungan ke Kampung Kanai pada malam hari memperlihatkan persoalan lain yang tidak kalah serius, yakni ancaman abrasi pantai.

Abrasi dilaporkan mulai menggerus kawasan di sekitar gedung gereja dan pemukiman warga. Masyarakat meminta adanya langkah mitigasi dan penanganan sebelum dampaknya semakin meluas.

Selain penanganan abrasi, warga mengusulkan pembangunan jalan setapak sepanjang sekitar 170 meter serta pembangunan fasilitas sekolah baru untuk meningkatkan akses pelayanan dasar masyarakat.

Absalom mengatakan seluruh aspirasi yang diperoleh selama reses akan dibawa ke DPRK Biak Numfor untuk dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga legislatif.

Ia menegaskan, persoalan listrik, BBM nelayan, hunian layak, hingga abrasi merupakan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah secara serius.

“Kami akan mendorong eksekutif untuk memberikan kepastian hukum dan anggaran, terutama untuk masalah kelistrikan, kuota BBM nelayan, perumahan layak huni, serta penanganan abrasi yang sudah kritis. Ini adalah prioritas kami demi kesejahteraan masyarakat Aimando Padaido,” kata Absalom".

Menurut dia, reses menjadi salah satu instrumen penting bagi DPRK untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.

Terlebih, wilayah kepulauan memiliki tantangan geografis dan akses pelayanan yang berbeda dengan wilayah perkotaan. Karena itu, kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan karakteristik masyarakat kepulauan, termasuk akses energi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan terhadap lingkungan.

Melalui reses tersebut, DPRK Biak Numfor berupaya memastikan aspirasi masyarakat di wilayah Aimando Padaido tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi bahan pembahasan kebijakan, penganggaran, dan fungsi pengawasan pemerintah daerah.

Sinergi antara pemerintah, DPRK, tokoh adat, gereja, dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan di wilayah kepulauan secara lebih terintegrasi.

HDK