Bupati Markus Mansnembra: Kemerdekaan Harus Dirasakan Adil dan Merata oleh Masyarakat Biak Numfor

Biak, Waironnews.com — Bupati Biak Numfor Markus O. Mansnembra menegaskan kemerdekaan harus memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang bermukim di wilayah kepulauan dan kawasan terdepan.

Hal itu disampaikan Markus dalam pidato kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Sabtu (15/8/2026). 

Markus mengatakan peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi momentum untuk merefleksikan berbagai capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” menjadi tema nasional HUT ke-81 RI. Menurut Markus, tema tersebut mencerminkan semangat untuk memperkuat kemandirian, menegakkan keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan, serta menjadikan keberagaman sebagai kekuatan persatuan.

“81 tahun adalah momentum bagi kita untuk merefleksikan sejauh mana aksi, dampak, dan manfaat pembangunan yang telah kita torehkan di Kabupaten Biak Numfor,” ujar Markus. 

Ia mengatakan, komitmen pemerataan pembangunan salah satunya diwujudkan dengan memusatkan upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI tahun ini di Pulau Numfor. Kebijakan tersebut melanjutkan pelaksanaan peringatan HUT ke-80 RI pada 2025 yang dipusatkan di Pulau Mbromsi, Distrik Aimando.

“Hal ini menunjukkan komitmen kita bahwa dampak dan manfaat kemerdekaan harus dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk masyarakat yang ada di wilayah kepulauan dan yang masuk dalam kategori terdepan,” katanya.

Paparkan Sejumlah Capaian

Dalam kesempatan tersebut, Markus memaparkan sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Di antaranya keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala kampung secara serentak yang disebut menjadi yang pertama di Tanah Papua, penghargaan revitalisasi bahasa daerah, penghargaan kinerja pembinaan standar akuntansi pemerintahan, serta penghargaan percepatan digitalisasi daerah.

Kabupaten Biak Numfor juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Papua. WTP tersebut menjadi yang keenam kalinya secara berturut-turut.

Selain itu, Biak Numfor meraih peringkat kedua terbaik dalam pengendalian inflasi se-Tanah Papua dan memperoleh insentif Rp2 miliar. Kabupaten ini juga meraih juara ketiga dalam penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting dengan insentif Rp1 miliar.

Untuk sektor kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional telah melampaui 98 persen penduduk. Capaian tersebut mengantarkan Biak Numfor kembali memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari BPJS Kesehatan.

Markus juga menyebut Biak Numfor mencatat skor 74,6 persen dalam Indeks Penilaian Pencegahan Korupsi dan menjadi yang terbaik di Provinsi Papua dalam implementasi arsip digital.

Dari sektor ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku pada 2025 mencapai Rp6,85 triliun, meningkat dari Rp6,56 triliun pada 2024.

Pertumbuhan ekonomi juga meningkat menjadi 3,29 persen pada 2025 dari 2,28 persen pada 2024.

Markus menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRK, Forkopimda, TNI-Polri, instansi vertikal, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dunia usaha dan seluruh masyarakat.

Ia juga memberikan apresiasi kepada John Wompere dari Kampung Imbari, Distrik Warsa, yang berhasil meraih penghargaan Kalpataru Lestari 2026 atas kontribusinya dalam pelestarian lingkungan.

Perkuat Program Nasional

Markus mengatakan Pemkab Biak Numfor terus memperkuat sinergi dengan program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya melalui pembangunan Sekolah Rakyat yang peletakan batu pertamanya dilakukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 1 Agustus 2026. Pembangunan tersebut menggunakan APBN 2026 dengan pagu anggaran Rp340,9 miliar.

“Program nasional yang digagas Bapak Presiden Prabowo Subianto bertujuan memperluas akses dan mutu pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu atau rentan,” ujar Markus.

Pemkab Biak Numfor juga mendukung pengembangan Proyek Strategis Nasional Bandar Antariksa. Pemerintah daerah, kata Markus, berkomitmen memastikan proyek tersebut berjalan lancar, tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk memperhatikan kepentingan masyarakat adat pemilik ulayat.

Sementara program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau sekitar 15.709 siswa dan tenaga pendidik serta 2.429 ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang tersebar di 19 distrik.

Program Koperasi Desa Merah Putih juga mulai dibangun di sejumlah lokasi dan secara keseluruhan direncanakan mencakup 236 kampung dan 14 kelurahan. Adapun Program Kampung Nelayan Merah Putih telah ditetapkan di sejumlah wilayah dan mulai dikembangkan secara bertahap.

Untuk program pemeriksaan kesehatan gratis, Markus menyebut telah melayani sekitar 13.932 orang.

Fokus Program Prioritas Daerah

Selain program nasional, Pemkab Biak Numfor menjalankan sejumlah program prioritas daerah. Di antaranya Bus Gratis bagi pelajar yang mengalami keterbatasan transportasi, pelayanan Puskesmas 24 jam, serta Kartu Biak Sehat.

Program bantuan duka juga terus berjalan dengan memberikan dukungan berupa perawatan jenazah, peti jenazah dan transportasi bagi keluarga kurang mampu yang memiliki KTP Biak. Hingga kini, program tersebut telah membantu 469 keluarga.

Di bidang pertanian dan ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah menjalankan program Kartu Tani, pasar murah dan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi dan penurunan kemiskinan.

Pada 2026, Kartu Tani telah diberikan kepada 500 petani di 10 distrik. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 1.800 petani di 11 distrik pada 2027.

Pemegang Kartu Tani akan mendapatkan dukungan sarana produksi serta fasilitas transportasi untuk membawa hasil kebun ke pasar. Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perum DAMRI dan Bank Papua.

Markus menegaskan seluruh capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang inklusif, berdaya saing serta berkelanjutan.

“Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan melalui kerja nyata agar dampak dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor,” kata Markus.

HDK